PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK

-
PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK

Pengertian Pengangkatan Anak 

Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua kandungnya ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat yang dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak dan bertujuan untuk kesejahteraan anak.


Dasar Hukum Permohonan Pengangkatan Anak

Terdapat 5 Dasar Hukum dalam Permohonan Pengangkatan Anak yaitu sebagai berikut :
1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf h
3. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
4. Peraturan Menteri Sosial RI No. 110/HUK/2009
5. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983


Syarat - Syarat Permohonan Pengangkatan Anak

Adapun Syarat - Syarat dalam Permohonan Pengangkatan Anak yaitu sebagai berikut :

Bagi Orang Tua yaitu :
1. Sehat jasmani dan rohani
2. Usia minimal 30 tahun dan maksimal 55 tahun
3. Berkelakuan baik, tidak pernah terlibat tindak pidana
4. Sudah menikah minimal 5 tahun dan tidak memiliki anak / hanya memiliki 1 anak
5. Mampu secara ekonomi dan sosial
6. Mendapat persetujuan dari orang tua kandung (jika masih ada)


Bagi Anak yaitu :

1. Berusia di bawah 18 tahun

2. Belum menikah

3. Dalam pengasuhan orang tua kandung atau lembaga sosial

4. Mendapat persetujuan dari orang tua kandung atau wali


Tata Cara Permohonan Pengangkatan Anak

Adapun Tata Cara dalam Permohonan Pengangkatan Anak yaitu sebagai berikut :

1. Mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Purbalingga
2. Membuat permohonan dan melampirkan dokumen:
 a. Fotokopi KTP Pemohon 1 dan Pemohon 2
 b. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon
 c. Fotokopi Buku Nikah Para Pemohon
 d. Fotokopi Nikah Orang tua
 e. Fotokopi Akta Kelahiran Anak
 f. Fotokopi Surat Keterangan Berperilaku Baik
 g. Fotokopi Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial
 h. Fotokopi Surat Pernyataan Menyerahkan Anak
 i. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Para Pemohon diketahui atasan/kelurahan
 j. Membayar Panjar Biaya Perkara
 k. Surat Pengantar dari Kantor Kelurahan
3.Pemanggilan
4.Persidangan
5.Penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak
6.Mengambil salinan penetapan

Dampak Hukum Permohonan Pengangkatan Anak

Terdapat Dampak Hukum dalam Permohonan Pengangkatan Anak yaitu sebagai berikut :
1. Tercatat dalam kartu keluarga dan akta kelahiran (keterangan anak angkat)
2. Anak angkat memiliki hak waris melalui wasiat wajibah (bukan waris mutlak)
3. Berhak mendapat kasih sayang dan perlindungan

Video Edukasi Tentang Permohonan Pengangkatan Anak


Pelajari Lebih Lanjut 

     Jika Anda ingin mempelajari materi tentang Permohonan Pengangkatan Anak lebih lanjut, Anda dapat mendownload file materinya di bawah ini :

Postingan populer dari blog ini

ITSBAT NIKAH

-
ITSBAT NIKAH Pengertian Itsbat Nikah Itsbat Nikah adalah permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk mengesahkan pernikahan yang sebelumnya hanya dilakukan secara agama dan belum tercatat secara resmi di KUA untuk mendapatkan pengakuan hukum dan memperoleh dokumen resmi berupa akta nikah.  Dasar Hukum Itsbat Nikah Hal ini diatur dalam Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dijelaskan dalam pasal 2 ayat (2) Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku.  Selain itu, dijelaskan juga dalam pasal 7 ayat (2) yang mengatur bahwa bagi pasangan yang pernikahannya tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama. Pihak yang dapat mengajukan Itsbat Nikah Dijelaskan dalam pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa y ang berhak mengajukan permohonan it...
Baca selengkapnya

PENETAPAN AHLI WARIS

-
Penetapan Ahli Waris  Pengertian Penetapan Ahli Waris   Penetapan ahli waris adalah proses hukum untuk menentukan siapa saja yang secara sah berhak mewarisi harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia. Proses ini dilakukan di Pengadilan Agama jika pewaris beragama Islam Penetapan ahli waris adalah proses hukum untuk menentukan siapa saja yang secara sah berhak mewarisi harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia. Proses ini dilakukan di Pengadilan Agama jika pewaris beragama Islam. Dasar Hukum Penetapan Ahli Waris Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang - Undang No. 3 Tahun 2006, dan Undang - Undang No. 50 Tahun 2009 Pasal 49 huruf b : "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang waris antara orang-orang yang beragama Islam." Pihak yang Bisa Menjadi Ahli Waris   Ada Pihak yang Dapat Menjadi Ahli Waris yaitu sebagai ...
Baca selengkapnya

CERAI PAKAI KUASA

-
Pengertian Cerai Pakai Kuasa Cerai pakai kuasa adalah proses perceraian yang dilakukan dengan menunjuk pengacara atau kuasa hukum untuk mewakili salah satu pihak (suami atau istri) dalam seluruh proses hukum di pengadilan, mulai dari pendaftaran, persidangan, hingga pengambilan putusan atau akta cerai. Sehingga pihak yang ingin bercerai tidak harus hadir langsung ke pengadilan, karena sudah diwakili oleh kuasa hukum melalui surat kuasa khusus. Dasar Hukum Cerai Pakai Kuasa Dalam Pasal 1792 KUHPerdata dijelaskan bahwa "Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya melakukan suatu urusan." Pentingnya Surat Kuasa dalam Perkara Cerai Surat kuasa dalam perkara cerai itu penting karena : 1. Surat yang memberi kuasa kepada orang lain untuk mewakili dalam perkara cerai 2. Umumnya dikuasakan kepada advokat atau kuasa hukum 3. Digunakan jika pihak tidak bisa hadir langsung ka...
Baca selengkapnya