DISPENSASI NIKAH

-
Pengertian Dispensasi Nikah 

Dispensasi Nikah adalah izin yang diberikan oleh pengadilan kepada calon pengantin yang belum mencapai usia minimal 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Dasar Hukum Dispensasi Nikah

Hal ini diatur dalam Undang - Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan usia minimal menikah adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. dan Undang - Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan usia minimal menikah adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. 

Syarat - Syarat Pengajuan Dispensasi Nikah

Adapun syarat - syarat dalam pengajuan Dispensasi Nikah yaitu sebagai berikut :
1. Surat permohonan yang ditujukan kepada pengadilan. 
2. Fotokopi KTP kedua orang tua atau wali. 
3. Fotokopi Kartu Keluarga. 
4. Fotokopi Akta Kelahiran anak atau calon pengantin. 
5. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak. 
6. Surat pernyataan komitmen orang tua untuk bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak. 

Tata Cara Pengajuan Dispensasi Nikah

Adapun tata cara pengajuan Dispensasi Nikah yaitu sebagai berikut :
1. Pengajuan Permohonan
Yaitu orang tua atau wali dari calon pengantin yang belum mencapai usia 19 tahun mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat. 
2. Melengkapi Dokumen
Yaitu pemohon harus melengkapi semua dokumen persyaratan administratif yang telah disebutkan di atas. 
3. Persidangan
Yaitu pengadilan akan mengadakan sidang untuk mendengarkan alasan permohonan dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan. 
4. Putusan Pengadilan
Yaitu jika pengadilan mengabulkan permohonan, maka akan diterbitkan penetapan dispensasi nikah yang dapat digunakan untuk melangsungkan pernikahan.

Tujuan Dispensasi Nikah

Terdapat 5 tujuan Dispensasi Nikah yaitu sebagai berikut :
1. Menerapkan seluruh asas pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin
2. Menjalankan sistem peradilan yang melindungi hak-hak anak
3. Meningkatkan tanggung jawab anak dalam mencegah pernikahan anak
4. Cari tahu apakah ada kekuatan di balik pembebasan pernikahan
5. Mewujudkan standarisasi tata cara permohonan putusan pengadilan mengenai permohonan dispensasi perkawinan.

Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan faktafakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Dalam hal ini, hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa / fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.


3 Unsur Pertimbangan Hakim

Ada 3 unsur Pertimbangan Hakim yaitu sebagai berikut :

1. Kepastian Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain.
2. Keadilan Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia. 
3. Madharat dan Manfaat : Darul mafasidi muoddamun alaa jalbi masholihi yang artinya “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.”






Video Edukasi Tentang Dispensasi Nikah 




Pelajari Lebih Lanjut 


Jika Anda ingin mempelajari materi tentang Dispensasi Nikah lebih lanjut, Anda dapat mendownload file materinya di bawah ini :

Download materi Dispensasi Nikah disini

Postingan populer dari blog ini

ITSBAT NIKAH

-
ITSBAT NIKAH Pengertian Itsbat Nikah Itsbat Nikah adalah permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk mengesahkan pernikahan yang sebelumnya hanya dilakukan secara agama dan belum tercatat secara resmi di KUA untuk mendapatkan pengakuan hukum dan memperoleh dokumen resmi berupa akta nikah.  Dasar Hukum Itsbat Nikah Hal ini diatur dalam Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dijelaskan dalam pasal 2 ayat (2) Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku.  Selain itu, dijelaskan juga dalam pasal 7 ayat (2) yang mengatur bahwa bagi pasangan yang pernikahannya tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama. Pihak yang dapat mengajukan Itsbat Nikah Dijelaskan dalam pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa y ang berhak mengajukan permohonan it...
Baca selengkapnya

CERAI PAKAI KUASA

-
Pengertian Cerai Pakai Kuasa Cerai pakai kuasa adalah proses perceraian yang dilakukan dengan menunjuk pengacara atau kuasa hukum untuk mewakili salah satu pihak (suami atau istri) dalam seluruh proses hukum di pengadilan, mulai dari pendaftaran, persidangan, hingga pengambilan putusan atau akta cerai. Sehingga pihak yang ingin bercerai tidak harus hadir langsung ke pengadilan, karena sudah diwakili oleh kuasa hukum melalui surat kuasa khusus. Dasar Hukum Cerai Pakai Kuasa Dalam Pasal 1792 KUHPerdata dijelaskan bahwa "Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya melakukan suatu urusan." Pentingnya Surat Kuasa dalam Perkara Cerai Surat kuasa dalam perkara cerai itu penting karena : 1. Surat yang memberi kuasa kepada orang lain untuk mewakili dalam perkara cerai 2. Umumnya dikuasakan kepada advokat atau kuasa hukum 3. Digunakan jika pihak tidak bisa hadir langsung ka...
Baca selengkapnya

PENETAPAN AHLI WARIS

-
Penetapan Ahli Waris  Pengertian Penetapan Ahli Waris   Penetapan ahli waris adalah proses hukum untuk menentukan siapa saja yang secara sah berhak mewarisi harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia. Proses ini dilakukan di Pengadilan Agama jika pewaris beragama Islam Penetapan ahli waris adalah proses hukum untuk menentukan siapa saja yang secara sah berhak mewarisi harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia. Proses ini dilakukan di Pengadilan Agama jika pewaris beragama Islam. Dasar Hukum Penetapan Ahli Waris Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang - Undang No. 3 Tahun 2006, dan Undang - Undang No. 50 Tahun 2009 Pasal 49 huruf b : "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang waris antara orang-orang yang beragama Islam." Pihak yang Bisa Menjadi Ahli Waris   Ada Pihak yang Dapat Menjadi Ahli Waris yaitu sebagai ...
Baca selengkapnya