ITSBAT NIKAH

-
ITSBAT NIKAH


Pengertian Itsbat Nikah

Itsbat Nikah adalah permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk mengesahkan pernikahan yang sebelumnya hanya dilakukan secara agama dan belum tercatat secara resmi di KUA untuk mendapatkan pengakuan hukum dan memperoleh dokumen resmi berupa akta nikah. 

Dasar Hukum Itsbat Nikah

Hal ini diatur dalam Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dijelaskan dalam pasal 2 ayat (2) Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku. 

 Selain itu, dijelaskan juga dalam pasal 7 ayat (2) yang mengatur bahwa bagi pasangan yang pernikahannya tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama.

Pihak yang dapat mengajukan Itsbat Nikah

Dijelaskan dalam pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Alasan Pengajuan Itsbat Nikah

Dijelaskan dalam pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

(a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian

(b) Hilangnya Akta Nikah 

(c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawian; 

(d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. I Tahun 

1974

(e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang - Undang No. I Tahun 1974

 
Manfaat Itsbat Nikah 

     Adapun manfaat Itsbat Nikah yaitu sebagai berikut :
1. Memiliki akta resmi dari KUA
2. Status hukum sebagai suami isteri diakui negara
3. Memudahkan pembuatan akta kelahiran anak 
4. Perlindungan hukum dalam hal waris, cerai, harta bersama, dan lainnya
5. Sebagai syarat untuk administrasi seperti BPJS, bantuan sosial, pengurusan KK dan KTP

Syarat Pengajuan Itsbat Nikah 

     Syarat - Syarat dalam pengajuan Itsbat Nikah yaitu sebagai berikut :
1. Surat Permohonan Itsbat Nikah 
2. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga 
3. Fotocopy Akta Kelahiran Anak (Jika Ada)
4. Surat nikah dari pemuka agama atau bukti lain yang menunjukkan telah terjadi pernikahan secara agama
5. Surat keterangan dari KUA yang menyatakan bahwa pernikahan belum tercatat
6. Dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan Pengadilan Agama Setempat

Tata Cara Pengajuan Itsbat Nikah 

     Terdapat 5 Tata Cara dalam pengajuan Itsbat Nikah yaitu sebagai berikut :
1. Mendaftar dan membuat surat permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama setempat
2. Membayar Panjar Biaya Perkara 
3. Menunggu panggilan sidang dari pengadilan 
4. Menghadiri persidangan 
5. Putusan atau penetapan oleh pengadilan

Dampak Itsbat Nikah 

     Terdapat 2 dampak itsbat nikah yaitu dampak positif dan dampak negatif yang diuraikan sebagai berikut :

Dampak Positifnya : 
1. Pengakuan hukum atas pernikahan 
2. Kemudahan dalam administrasi kependudukan 
3. Peningkatan kesadaran hukum 

Dampak Negatifnya :
1. Meningkatnya praktik nikah siri 
2. Potensi penolakan oleh pengadilan 
3. Ketidakpastian hukum sebelum itsbat nikah 

Video Edukasi Tentang Itsbat Nikah


Pelajari Lebih Lanjut

     Jika Anda ingin mempelajari materi tentang Itsbat Nikah lebih lanjut, Anda dapat mendownload file materinya di bawah ini :


Postingan populer dari blog ini

PENETAPAN AHLI WARIS

-
Penetapan Ahli Waris  Pengertian Penetapan Ahli Waris   Penetapan ahli waris adalah proses hukum untuk menentukan siapa saja yang secara sah berhak mewarisi harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia. Proses ini dilakukan di Pengadilan Agama jika pewaris beragama Islam Penetapan ahli waris adalah proses hukum untuk menentukan siapa saja yang secara sah berhak mewarisi harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia. Proses ini dilakukan di Pengadilan Agama jika pewaris beragama Islam. Dasar Hukum Penetapan Ahli Waris Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang - Undang No. 3 Tahun 2006, dan Undang - Undang No. 50 Tahun 2009 Pasal 49 huruf b : "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang waris antara orang-orang yang beragama Islam." Pihak yang Bisa Menjadi Ahli Waris   Ada Pihak yang Dapat Menjadi Ahli Waris yaitu sebagai ...
Baca selengkapnya

CERAI PAKAI KUASA

-
Pengertian Cerai Pakai Kuasa Cerai pakai kuasa adalah proses perceraian yang dilakukan dengan menunjuk pengacara atau kuasa hukum untuk mewakili salah satu pihak (suami atau istri) dalam seluruh proses hukum di pengadilan, mulai dari pendaftaran, persidangan, hingga pengambilan putusan atau akta cerai. Sehingga pihak yang ingin bercerai tidak harus hadir langsung ke pengadilan, karena sudah diwakili oleh kuasa hukum melalui surat kuasa khusus. Dasar Hukum Cerai Pakai Kuasa Dalam Pasal 1792 KUHPerdata dijelaskan bahwa "Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya melakukan suatu urusan." Pentingnya Surat Kuasa dalam Perkara Cerai Surat kuasa dalam perkara cerai itu penting karena : 1. Surat yang memberi kuasa kepada orang lain untuk mewakili dalam perkara cerai 2. Umumnya dikuasakan kepada advokat atau kuasa hukum 3. Digunakan jika pihak tidak bisa hadir langsung ka...
Baca selengkapnya