CERAI TALAK

-
Pengertian Cerai Talak 

Talak adalah perceraian antara suami dan istri; lepasnya ikatan perkawinan. Secara sederhana, talak dapat diartikan sebagai permohonan yang diajukan seorang suami untuk menceraikan istrinya.

Alasan Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam 

Menurut Pasal 116 KHI :
(1) Salah satu pihak atau pasangan berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
(2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
(3) Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
(4) Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
(5) Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat berat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
(6) Di antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

(7) Suami melanggar taklik talak.

(8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga


Persyaratan Cerai Talak 

Adapun syarat - syarat cerai talak yaitu sebagai berikut :
1. Surat Gugatan/Permohonan (Bila Ada) 
2. Asli Buku Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah beserta 1 lembar foto copy yang dimateraikan Rp.6.000,- di Kantor Pos 
3. Foto copy KTP 1 lembar folio 1 muka (tidak boleh dipotong) 
4. Surat Keterangan Lurah yang diketahui Camat setempat (bila suami/istri Ghoib atau tidak diketahui alamatnya yang pasti) 
5. Surat Ijin Atasan (bagi PNS/TNI/POLRI) 
6. Membayar Panjar Biaya Perkara

Cara Mengajukan Talak di Pengadilan Agama 

Adapun tata cara mengajukan talak di Pengadilan Agama yaitu sebagai berikut :
1. Mengajukan permohonan talak secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama /Mahkamah Syariah. Terkait hal ini, pemohon dianjurkan  untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tentang tata cara membuat surat permohonan.
2. Surat permohonan tersebut dapat diubah selama tidak mengubah posita dan petitum. 
3. Apabila termohon telah menjawab surat permohonan, pengubahan surat harus dilakukan atas persetujuan termohon.
4. Permohonan yang diajukan haruslah memuat nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman pemohon serta termohon. Selain itu, harus juga mencantumkan posita (fakta kejadian dan fakta hukum) dan petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita). 
5. Permohonan perihal anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan. 
6. Setelah permohonan lengkap dan diajukan, pemohon perlu membayar biaya perkara. Akan tetapi, bila pemohon tidak mampu untuk membayar biaya perkara, permohonan dapat dilakukan dengan  berperkara secara cuma-cuma. 

Alur Proses dan Tahapan Persidangan 

1. Terdapat alur proses dan tahapan persidangan yaitu :
 Setelah perkara didaftarkan, Pemohon atau Penggugat dan pihak Termohon atau Tergugat serta Turut Termohon atau Turut Tergugat menunggu Surat Panggilan untuk menghadiri persidangan.

2. Tahapan persidangan yaitu :
a. Upaya perdamaian
b. Pembacaan permohonan atau gugatan
c. Jawaban Termohon atau Tergugat
d. Replik Pemohon atau Penggugat
e. Duplik Termohon atau Tergugat
f. Pembuktian (Pemohon / Penggugat dan Termohon / Tergugat)
g. Kesimpulan (Pemohon/Penggugat dan Termohon / Tergugat)
h. Musyawarah Majelis
i. Pembacaan Putusan / Penetapan

Video Edukasi Tentang Cerai Talak


Pelajari Lebih Lanjut

Jika Anda ingin mempelajari materi tentang Cerai Talak lebih lanjut, Anda dapat mendownload file materinya di bawah ini :

Postingan populer dari blog ini

ITSBAT NIKAH

-
ITSBAT NIKAH Pengertian Itsbat Nikah Itsbat Nikah adalah permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk mengesahkan pernikahan yang sebelumnya hanya dilakukan secara agama dan belum tercatat secara resmi di KUA untuk mendapatkan pengakuan hukum dan memperoleh dokumen resmi berupa akta nikah.  Dasar Hukum Itsbat Nikah Hal ini diatur dalam Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dijelaskan dalam pasal 2 ayat (2) Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku.  Selain itu, dijelaskan juga dalam pasal 7 ayat (2) yang mengatur bahwa bagi pasangan yang pernikahannya tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama. Pihak yang dapat mengajukan Itsbat Nikah Dijelaskan dalam pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa y ang berhak mengajukan permohonan it...
Baca selengkapnya

CERAI PAKAI KUASA

-
Pengertian Cerai Pakai Kuasa Cerai pakai kuasa adalah proses perceraian yang dilakukan dengan menunjuk pengacara atau kuasa hukum untuk mewakili salah satu pihak (suami atau istri) dalam seluruh proses hukum di pengadilan, mulai dari pendaftaran, persidangan, hingga pengambilan putusan atau akta cerai. Sehingga pihak yang ingin bercerai tidak harus hadir langsung ke pengadilan, karena sudah diwakili oleh kuasa hukum melalui surat kuasa khusus. Dasar Hukum Cerai Pakai Kuasa Dalam Pasal 1792 KUHPerdata dijelaskan bahwa "Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya melakukan suatu urusan." Pentingnya Surat Kuasa dalam Perkara Cerai Surat kuasa dalam perkara cerai itu penting karena : 1. Surat yang memberi kuasa kepada orang lain untuk mewakili dalam perkara cerai 2. Umumnya dikuasakan kepada advokat atau kuasa hukum 3. Digunakan jika pihak tidak bisa hadir langsung ka...
Baca selengkapnya

PENETAPAN AHLI WARIS

-
Penetapan Ahli Waris  Pengertian Penetapan Ahli Waris   Penetapan ahli waris adalah proses hukum untuk menentukan siapa saja yang secara sah berhak mewarisi harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia. Proses ini dilakukan di Pengadilan Agama jika pewaris beragama Islam Penetapan ahli waris adalah proses hukum untuk menentukan siapa saja yang secara sah berhak mewarisi harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia. Proses ini dilakukan di Pengadilan Agama jika pewaris beragama Islam. Dasar Hukum Penetapan Ahli Waris Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang - Undang No. 3 Tahun 2006, dan Undang - Undang No. 50 Tahun 2009 Pasal 49 huruf b : "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang waris antara orang-orang yang beragama Islam." Pihak yang Bisa Menjadi Ahli Waris   Ada Pihak yang Dapat Menjadi Ahli Waris yaitu sebagai ...
Baca selengkapnya